Sejarah : 7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet – Kabinet Selama Demokrasi Liberal

     1.            Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Mohammad Natsir	Masyumi
	Wakil Perdana Menteri	Hamengku Buwono IX	Non partai
2	Menteri Dalam Negeri	Assaat	Non partai
3	Menteri Luar Negeri	Mohammad Roem	Masyumi
4	Menteri Keamanan Rakyat	Abdul Halim	Non partai
5	Menteri Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
6	Menteri Penerangan	M. A. Pellaupessy	Faksi Demokratik
7	Menteri Keuangan	Syafruddin Prawiranegara	Masyumi
8	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sumitro Joyohadikusumo	Partai Sosialis Indonesia
9	Menteri Pertanian	Tandiono Manu	Partai Sosialis Indonesia
10	Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi	Herman Johannes	PIR
11	Menteri Sosial	F. S. Haryadi	Partai Katolik
12	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	Non partai
13	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	Partai Kristen Indonesia
14	Menteri Agama	Wahid Hasyim	Masyumi
15	Menteri Tenaga Kerja	Panji Suroso	Parindra
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non partai
17	Menteri Negara	Harsono Cokroaminoto	PSII

Program kerja :

a.    Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

b.    Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

c.    Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

d.   Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

e.    Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil : Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

      2.            Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952)

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
	Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro
		Zainul Arifin
2	Menteri Luar Negeri	R. Sunarjo
3	Menteri Dalam Negeri	Hazairin
4	Menteri Perdagangan	Iskak Tjokrohadisurjo
5	Menteri Keuangan	Ong Eng Die
6	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri
7	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo
8	Menteri Penerangan	FL Tobing
9	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso
	Menteri Muda Perhubungan	A. Be. De Rozari
10	Menteri Pekerjaan Umum	Rooseno
11	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Mohammad Yamin
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin
13	Menteri Pertanian	Sadjarwo
14	Menteri Agama	Masjkur
15	Menteri Kesehatan	(a.i.)FL Tobing
16	Menteri Sosial	Pandji Suroso
17	Menteri Negara	Sudibjo (Urusan Kesejahteraan Umum)
		Mohammad Hanafiah (Urusan Agraria)

 Program Kerja :

a.         Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

b.        Sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.

c.          Mempercepat persiapan – persiapan pemilihan umum.

d.         Di bidang politik luar negri: menjalankan politik luar negri secara bebas – aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

e.         Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.

Hasil   :  Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

     3.            Kabinet Wilopo ( 30 April 1952 – 2 Juni 1953)

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
	Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro
		Zainul Arifin
2	Menteri Luar Negeri	R. Sunarjo
3	Menteri Dalam Negeri	Hazairin
4	Menteri Perdagangan	Iskak Tjokrohadisurjo
5	Menteri Keuangan	Ong Eng Die
6	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri
7	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo
8	Menteri Penerangan	FL Tobing
9	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso
	Menteri Muda Perhubungan	A. Be. De Rozari
10	Menteri Pekerjaan Umum	Rooseno
11	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Mohammad Yamin
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin
13	Menteri Pertanian	Sadjarwo
14	Menteri Agama	Masjkur
15	Menteri Kesehatan	FL Tobing
16	Menteri Sosial	Pandji Suroso
17	Menteri Negara	Sudibjo (Urusan Kesejahteraan Umum)
		Mohammad Hanafiah (Urusan Agraria)

Program Kerja   :

1.      Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil    :

·            Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

·            Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopopo :

a)         Munculnya gerakan separatis di beberapa daerah dan masalah angkatan perang

b)        Beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi tidak puas terhadap pemerintah pusat

c)         Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952 akibat ikut campur tangan parlemen terhadap masalah internal Angkatan Darat

d)        Keluarnya mosi tidak percaya dai Sidik KErtapati atas penyelesaian kasus tanah perusahaan asin di Tanjung Morawa, Sumatera Utara

     4.            Kabinet Ali I (30 Juli 1953 -24 Juli 1955)

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
	Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro
		Zainul Arifin
2	Menteri Luar Negeri	R. Sunarjo
3	Menteri Dalam Negeri	Hazairin
4	Menteri Perdagangan	Iskak Tjokrohadisurjo
5	Menteri Keuangan	Ong Eng Die
6	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri
7	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo
8	Menteri Penerangan	FL Tobing
9	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso
	Menteri Muda Perhubungan	A. Be. De Rozari
10	Menteri Pekerjaan Umum	Rooseno
11	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Mohammad Yamin
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin
13	Menteri Pertanian	Sadjarwo
14	Menteri Agama	Masjkur
15	Menteri Kesehatan	(a.i.)FL Tobing
16	Menteri Sosial	Pandji Suroso
17	Menteri Negara	Sudibjo (Urusan Kesejahteraan Umum)
		Mohammad Hanafiah (Urusan Agraria)

Program Kerja :

a.       Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

b.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

c.       Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

d.      Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil :

·            Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

·            Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

     5.            Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1965)

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
	Wakil Perdana Menteri	R. Djanu Ismadi
		Harsono Tjokroaminoto
2	Menteri Luar Negeri	Ide Anak Agung Gde Agung
3	Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo
4	Menteri Pertahanan	Burhanuddin Harahap
5	Menteri Kehakiman	Lukman Wiradinata
6	Menteri Penerangan	Sjamsuddin Sutan Makmur
7	Menteri Keuangan	Sumitro Djojohadikusumo
8	Menteri Perdagangan	IJ Kasimo
10	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan
11	Menteri Perhubungan	F. Laoh
	Menteri Muda Perhubungan	Asraruddin
12	Menteri Pekerjaan Umum	Pandji Suroso
13	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana
14	Menteri Sosial	Sudibjo
15	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	RM Suwandi
16	Menteri Agama	Mohammad Iljas
17	Menteri Kesehatan	J. Leimena
18	Menteri Agraria	Gunawan
19	Menteri Negara	Abdul Hakim
		Sutomo
		Coomala Adjaib Nur

Program kerja  :

1.         Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2.         Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

3.         Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

4.         Perjuangan pengembalian Irian Barat

5.         Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil  :

• Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

• Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

• Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

• Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
• Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

     6.            Kabinet Ali II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Daftar nama anggota :

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
	Wakil Perdana Menteri	Mohammad Roem
		Idham Chalid
2	Menteri Luar Negeri	Roeslan Abdulgani
3	Menteri Dalam Negeri	Soenarjo
4	Menteri Pertahanan	(a.i.)Ali Sastroamidjojo
5	Menteri Kehakiman	Muljatno
6	Menteri Penerangan	Soedibjo
7	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono
8	Menteri Perdagangan	Burhanuddin
	Menteri Muda Perdagangan	FF Umbas
9	Menteri Pertanian	Eny Karim
	Menteri Muda Pertanian	Sjech Marhaban
10	Menteri Perhubungan	Suchjar Tedjasukmana
	Menteri Muda Perhubungan	A. Be. De Rozari
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur
12	Menteri Agraria	AA Suhardi
13	Menteri Sosial	Fattah Jasin
14	Menteri Tenaga Kerja	Sabilal Rasjad
15	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Sarino Mangunpranoto
16	Menteri Kesehatan	Handrianus Sinaga
17	Menteri Agama	Mohammad Iljas
18	Menteri Negara	Djuanda (Urusan Perencanaan)
		Rusli Abdul Wahid (Urusan Umum)
		Dahlan Ibrahim (Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan)

Program kerja kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut :

1.        Perjuangan pengembalian kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membangun Provinsi Irian Barat

2.        Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3.        Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4.        Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5.        Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

6.        Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran.

Selain itu program pokoknya adalah,

·            Pembatalan KMB,

·            Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memperkuat pertahanan.

·            Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil  :  Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

     7.            Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 9 Juli 1959)

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
	Wakil Perdana Menteri	Hardi
		Idham Chalid
		J. Leimena
2	Menteri Luar Negeri	Subandrio
3	Menteri Dalam Negeri	Sanusi Hardjadinata
4	Menteri Pertahanan	Djuanda
5	Menteri Kehakiman	GA Maengkom
6	Menteri Penerangan	Soedibjo
7	Menteri Keuangan	Sutikno Slamet
8	Menteri Pertanian	Sadjarwo
9	Menteri Perdagangan	Prof. Drs. Soenardjo
10	Menteri Perindustrian	FJ Inkiriwang
11	Menteri Perhubungan	Sukardan
12	Menteri Pelayaran	Mohammad Nazir
13	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur
14	Menteri Perburuhan	Samjono
15	Menteri Sosial	J. Leimena
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Prijono
17	Menteri Agama	Mohammad Iljas
18	Menteri Kesehatan	Azis Saleh
19	Menteri Agraria	R. Sunarjo
20	Menteri Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan	A.M. Hanafi
21	Menteri Negara	FL Tobing (Urusan Hubungan Antar Daerah)
		Chaerul Saleh (Urusan Veteran)
		FL Tobing (Urusan Transmigrasi)
		Suprajogi (Urusan Stabilitasi Ekonomi)
		Wahid Wahab (Urusan Kerjasama Sipil-Militer)
		Mohammad Yamin

Program Kerja    :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan Republik Indonesia
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil    :

• Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
• Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

• Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

• Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.